Ironi Negeri Agrarisku Kini...

Ironi Negeri Agrarisku Kini...

Sungguh mengenaskan jika sebuah negeri yang dikenal agraris, kini seolah-olah "terjebak" oleh gejala menyempit nya lahan untuk pertanian. Banyak kalangan yang merisaukan, bila tidak ada aturan yang tegas dalam mengatur alih fungsi dan alih kepemilikan lahan pertanian, maka masa depan pembangunan pertanian akan terancam. Bahkan jika kita tetap ngotot ingin mengembangkan nya, maka bisa-bisa kita harus "impor" petani, dikarenakan sudah jarang anak muda di perdesaan yang mau berkiprah selaku petani. Fakta memperlihatkan, anak muda kita lebih senang menjadi tukang ojek ketimbang membajak sawah.

Bagi negeri yang pernah tercatat sebagai negara yang telah mampu berswasembada beras, tentu saja eksistensi lahan pertanian, khusus nya lahan sawah, sangatlah penting. Ini perlu dicatat, karena tanpa lahan pasti ngak bakal ada beras. Disinilah penting nya diatur tentang pengendalian lahan pertanian produktif. Apakah itu yang terkait dengan alih fungsi lahan, baik untuk kepentingan industri, infra struktur atau kebutuhan pemukiman/perumahan ? Apakah itu yang berberhubungan dengan alih fungsi kepemilikan dari lahan yang ada ? Bahkan sangat dibutuhkan pula ada nya "networking thinking" yang sama terhadap posisi lahan sawah produktif ini dari para pemangku kepentingan dan Pemerintah.

Dengan diundangkan nya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU NO. 41 Tahun 2009), sebetul nya memberi isyarat bahwa dari sisi "political will" Pemerintah bersungguh-sungguh untuk melakukan pebgaturan dan pengendalian terhadap lahan pertanian produktif. Pemerintah menyadari betul bahwa lahan pertanian produktif harus dilindungi dari serbuan industriawan yang selalu berkeinginan untuk menyulap lahan pertanian menjadi pabrik-pabrik raksasa. Selain itu, kita juga harus arif dalam memilih lahan yang akan digunakan untuk membangun infra struktur transportasi seperti jalan tol. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan penduduk terhadap perumahan dan pemukiman pun, sudah saat nya diatur dan dikendalikan secara lebih cerdas lagi.

Semakin menyempitnya lahan pertanian produktif, sudah sepatut nya menjadi perhatian kita bersama. Kemauan politik yang ada, sudah saat nya diejawantahkan lewat tindakan politik yang realistik di lapangan. Kita ingin agar citra negeri agraris tetap lestari di tanah merdeka ini. Hal yang demikian sangatlah penting untuk dijadikan bahan pencermatan. Sebab, bukan saja sebagian besar penduduk kita bermata-pencaharian di sektor pertanian, namun jika dilihat dari kebutuhan bahan makanan utama nya pun, memang sangat tergantung kepada produk pertanian yang bakal dihasilkan, khusus nya komoditi beras.

Upaya melestarikan lahan pertanian produktif, rupa nya tidak cukup hanya dengan melahirkan sebuah Undang Undang atau Peraturan Daerah semata. Sebetul nya ada yang lebih esensial, yaitu sampai sejauh mana kita mampu mengantisipasi berbagai kecenderungan sekaligus dampak buruk dari berkurang nya lahan pertanian. Kita memahami benar bahwa tuntutan penduduk terhadap lahan pertanian produktif dalam beberapa tahun belakangan ini, terlihat semakin meningkat dibandingkan dengan puluhan tahun sebelum nya. Jika tidak segera dilakukan pengendalian, dikhawatirkan dalam beberapa tahun mendatang, kita akan kehilangan "warisan nenek moyang" yang sangat berharga, yakni lahan pertanian itu sendiri.

Suka atau pun tidak, lahan pertanian produktif memang harus "diabadikan". Kita tidak boleh menghabisi lahan yang dimiliki. Apa pun dalih nya, mereka yang mengalih-fungsikan lahan pertanian produktif, apalagi jika dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, sudah seharus nya kita "lawan" dengan serius. Hal ini penting kita renungkan, karena lahan pertanian produktif yang ada, tentu harus kita jaga sekaligus dilestarikan.

"Dari tahun ke tahun, luas lahan produktif yang beralih fungsi terus bertambah. Jika tidak ada upaya untuk menahan laju penurunan lahan pertanian maka Indonesia di masa depan akan mengalami krisis pangan. Tidak hanya itu, penduduk desa atau petani akan banyak lagi yang hengkang ke negeri tetangga."

Salam,