Melihat begitu kompleksnya permasalahan yang terjadi khususnya terkait pendidikan di Indonesia, sehingga menimbulkan banyak kasus, diantaranya : 1) sistem ujian nasional, memacu banyak permasalahan seperti kecurangan, ketidak jujuran dan lain sebagainya, 2) kasus penganiayaan siswa kelas V SD di Jakarta Timur, 3) tindakan bunuh diri siswi SMP di Tabanan, Bali, 4) keterlibatan siswa dalam kekerasan tawuran antar – sekolah, 5) menjamurnya remaja geng motor dikalangan pelajar, 6) jual diri remaja yang biasa disebut “cabe-cabean”, 7) pelecehan seksual pada siswa dibawah umum seperti yang terjadi di JIS, 8) dan lain sebagainya.
Bagaimana hal ini bisa terjadi ? Apakah karena teknik pembelajarannya yang kurang tepat ? ataukah karena para pendidiknya yang kurang mumpuni dan profesional ? ataukah karena sistem pendidikannya yang amburadul ? Atau karena dikacaukan oleh sistem pemerintahan Indonesia atas kebijakan – kebijakan yang tidak tepat ?
Diantara kasus – kasus itu yang hanya sebagian kecil dari semua kasus yang ada. Secara teknis, pembelajaran di Indonesia ibarat Kotak Deposito ( Safe Deposito Box ), sistem pendidikan top – down yang menganggap anak tidak tahu apa – apa, guru mengarahkan murid untuk menghapal isi pelajaran yang diberikannya, sehingga anak dituntut untuk menjadi seorang penghafal. Selain dari itu juga, meskipun di sekolah anak belajar tentang wirausaha, namun sangat penting anak dibekali keterampilan berwirausaha ataupun keterampilan lainnya bukan hanya sebatas teori. Sehingga setelah lulus nanti, anak memiliki banyak keahlian dan keterampilan tidak hanya pada 1 bidang. Pendidikan seolah mencetak anak untuk “siap pakai” dalam artian dari 2 kata itu, secara mendasar anak seolah dipersiapkan untuk menjadi seorang pekerja/employee yang dipandang sama dengan bagian dari unsur / komponen tenaga pendukung bidang industri / perusahaan yang dibutuhkan. Jadi kata “siap pakai” seharusnya diubah menjadi “siswa yang mampu menjawab permasalahan masyarakat dan tantangan dunia” yang memiliki artian yang lebih luas, sehingga paradigma pendidikan pun berubah untuk dapat mencapai tujuan tersebut.
Melihat fenomena yang terjadi, budaya membaca di Indonesia itu sendiri masih sangat krisis, hal ini bisa terlihat ketika mengisi waktu luang anak – anak bahkan orang dewasa lebih memilih untuk kongkow ( nongkrong ), membuka facebook, twitteran, chating, nonton tv daripada belajar, membaca buku atau sekedar baca koran apalagi pergi ke Perpustakaan. Kenapa budaya membaca di Indonesia begitu sangat krisis ?
Kesalahan yang terjadi tidak sedikit di Pendidikan Usia Dini mengajarkan anak dibawah usia 6 tahun untuk bisa membaca, menulis dan berhitung, juga tidak sedikit pula banyak orangtua yang menyekolahkan anaknya masuk SD dibawah usia 7 tahun. Padahal baiknya menyekolahkan anak itu pada usia 7 tahun. Karena menurut beberapa pakar psikologi, mental dan intelektual anak usia 7 tahun dianggap matang sehingga nantinya anak lebih bisa menghadapi kehidupannya yang lebih kompleks dibandingkan anak yang menonjol pada IQ-nya. Terlalu cepat anak dimasukkan ke SD/MI bukan menjadikan anak itu matang, tetapi tumbuh secara prematur yang akhirnya menghambat pertumbuhan kedewasaan dan kematangan mental spiritualnya. Lebih baik sedikit terlambat diawal namun menjadi matang, daripada sebaliknya.
Yang lebih mirisnya lagi anak usia dibawah 7 tahun sudah dipaksa untuk bisa calistung, tidak sedikit orangtua yang malu ketika anaknya masuk SD/MI tidak bisa calistung, maka dari itu banyak orangtua yang menyekolahkan anaknya di TK/PAUD yang mengajarkan calistus. Para ahli psikologi menyebutkan bahwa mengajarkan anak calistus pada usia waktu tertentu dapat mempengaruhi perkembangan otak kanannya yang dapat membunuh kreativitasnya, pemerkosaan ini pula dapat mengakibatkan anak tidak suka membaca di masa yang akan datang.
Bukan hanya itu, pendidikan moral dan pembunuhan karakter pun dirusak oleh pemberitaan media yang tidak bertanggungjawab dan tayangan – tayangan tv yang tidak mendidik. Perkembangan pertelevisian di Indonesia sangat pesat sejak runtuhnya rezim orde baru pada masa pemerintahan soeharto. Penayangan dan penyebaran informasi tak lagi dikekang seperti dulu. Televisi tak lagi menunjukkan tanggungjawab nya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa namun seolah bersifat komersil. Tayangan tak lagi memperhatikan dari segi kualitasnya namun menekankan nilai tukar yang menguntungkan. Namun bukan berarti kita bersifat apatis karena tak semua tayangan itu baik. Hanya saja kita perlu kritis, memilih dan memilah mana yang pantas untuk dikonsumsi dan mana yang tidak, terutama membimbing anak ketika menonton. Pemerintah harus lebih dengan tegas mengeluarkan peraturan mengenai tayangan – tayangan televisi, peraturan mengenai artis televisi dan lain sebagainya. Karena bagaimana pun artis dipandang sebagai “public figure”, ketika hal – hal yang tidak baik ataupun pemberitaan dan gosip tentang selebriti yang diberitakan itu bukanlah suatu hal yang pantas ditiru dan tak selayaknya ditayangkan sehingga menjadi konsumsi publik, karena jika terjadi kesalahan dalam penyaringan informasi dan ketidakadilan hukum maka masyarakat akan menarik kesimpulan bahwa hal itu adalah wajar dan dapat diterima oleh masyarakat.
Disadari atau tidak dari kesalahan itu kita seolah membangun ideologi – ideologi pragmatis yang akhirnya akan meruntuhkan dan membuat hancur.
Jika disebutkan memang masih banyak lagi permasalahan yang mendasari munculnya permasalahan semua ini. Namun perubahan dan kemajuan itu akan sangat mungkin terjadi jika manusianya yang diubah. Maksudnya manusia indonesia khususnya, harus mendapatkan pendidikan secara merata, pendidikan yang menjadikan manusia – manusia Indonesia mampu menjawab persoalan hidup, menjawab tantangan permasalahan masyarakat sekitar dan dunia, mampu bersaing, kritis, berkepribadian, mandiri, religius dan kuat.
Jadi, manusia dan pendidikan itu ibarat senyawa yang tak bisa dipisahkan. “PERUBAHAN ITU KARENA PENDIDIKAN”. Dan rekonstruksi pendidikan itu sangat penting dilakukan.
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapus